Perkuliahan PANCASILA

Silahkan Anda pilih 1 dari 2 video berikut, kemudian berikan pandangan/komentar Anda terhadap materi yang sampaikan oleh para narasumber. Min. 300 kata.

Sampaikan pandangan Anda pada kolom komentar dengan format.
Nama :
Kelas :
Judul Video :
Komentar :

______________________________________________________________

VIDEO 1 ( Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila)

Sumber : http://www.youtube.com/watch?v=FddtobLKfjQ

VIDEO 2 ( Hilangnya Nilai-Nilai Dasar Pancasila)

Part 1 

Part 2

Part 3

Sumber:
http://www.youtube.com/watch?v=GlRHfMxS7RK
http://www.youtube.com/watch?v=YQGZySJox5U
http://www.youtube.com/watch?v=5lWsiWo_eBI

Aturan dalam Media Relation

Tata krama merupakan salah satu norma social. Tata krama juga berlaku dalam upaya menjalin hubungan dengan pihak media. Apabila kita tidak mengetahui aturannya, maka bisa jadi kita masuk dalam situasi yang menyulitkan diri kita sendiri, bahkan organisasi kita akan mengalami ancaman cukup serius. Maka di bawah ini beberapa aturan main atau istilah yang digunakan dalam media relations. Tidak seluruhnya istilah di bawah ini adalah istilah yang lazim digunakan di Indonesia, namun istilah ini perlu diketahui, apabila kita berhadapan dengan media asing yang lazim menggunakannya.

1. Off the record (tidak boleh dipublikasikan)
Off the record (OTR) adalah pernyataan dari narasumber yang tidak diperkenankan untuk di publikasikan media massa. Pada masa pemerintahan orde baru wartawan sangat berpegang teguh kepada aturan ini, karena sanksi atas pelanggaran ini cukup berat, mulai dari tindakan represif, pemeriksaan oleh pihak penegak hokum, sampai pada pembredelan medianya. Namun dalam era reformasi seperti saat ini, aturan main atau istilah ini menjadi ‘kurang ampuh’, banyak wartawan bahkan menganggap informasi off the record itulah yang mempunyai niali berita tinggi, dan kemudian justru menjadi lead utama berita tersebut.

2. Non-attributable
Non-attributable adalah, informasi atau fakta yang ingin dipublikasikan, namun tidak ingin nama Anda sebagai narasumber disebutkan dan kemudian wartawan akan menulisnya “dari sumber yang bisa dipercaya”. Namun pada umumnya wartawan sendiri menghindari penulisan dengan informasi dengan menyatakan “dari sumber yang bisa dipercaya”, karena hal ini akan mengurangi kredibilitasnya sebagai wartawan karena dianggap hal itu adalah opininya sendiri yang subjektif.

3. Latar belakang
Latar belakang adalah informasi yang diberikan untuk memberikan latar belakang suatu peristiwa, kebijakan, pengumuman dan lainnya agar wartawan lebih memahami isu yang diberitakan Baca lebih lanjut

PROFESIONALITAS MEDIA MASSA SEBAGAI PELAKU POLITIK (UAS-KOMUNIKASI POLITIK

Gambar

Menurut McNair, yang termasuk aktor politik adalah orang atau individu dalam sebuah organisasi politik, partai politik, organisasi publik, kelompok penekan, dan teroris.1 McNair juga menyebut media sebagai aktor politik. Menurutnya, aktor politik yang dimaksud adalah institusi media dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dan Nimmo menyebut kriteria aktor politik adalah orang yang berbicara tentang politik atau dalam setting politik, seperti politikus, profesional, dan aktivis.2

Media menempati tempat strategis di dalam kajian komunikasi politik. Terlebih lagi, dunia kini tengah berada di peralihan antara Era Industri menjadi Era Informasi. Informasi menjadi komoditi yang “laku” dipasarkan layaknya barang-barang seperti mobil, motor, sepeda, dan air conditioner. Dalam proses komunikasi pun, media memperoleh peranan yang semakin signifikan terutama setelah ditemukannya media-media baru akibat hasil perkembangan teknologi. Pada persoalan ini bahkan kecenderungan media untuk melakukan pemberitaan secara tidak berimbang.

Media di Indonesia saat ini tidak saja berperan sebagai instrumen tetapi juga sebagai aktor yang bisa bermain peran-peran politik. Seperti kita ketahui posisi media berada di antara pemerintah/elit politik dan masyarakat/konstituen. Jika hanya sebagai instrumen, maka media hanya sebagai alat dan saluran yang digunakan baik oleh pemerintah maupun rakyat untuk menyampaikan informasi. Sedangkan sebagai aktor, media memiliki kekuatan sendiri untuk mengkonstruk hal-hal apa saja yang perlu disampaikan. Namun, tidak adanya media massa yang netral dan subjektifisme media saat ini telah membuktikan perubahan dunia hingga hari ini justru semakin buruk. Media menjadi ajang bisnis besar yang memiliki kepentingan, memaksakan agenda kemenangannya sendiri di atas segala apa pun.

Di tengah iklim kebebasan dan kapitalisasi, saat ini media bisa dimiliki oleh siapa saja baik dari kalangan publik maupun aktor-aktor dan elit politik. seperti Metro TV milik Surya Paloh pendiri Partai Nasional Demokrat (NasDem). Ada juga stasiun televisi yang awalnya independent, kemudian dibeli oleh pengusaha yang sekaligus politikus, berubah nama dan orientasinya, seperti TVOne dan ANTV. Secara otomatis, kedua menjadi pendukung pemiliknya, Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar. Selain itu juga ada MNC Groups yang dimiliki Hari Tanoesoedibyo, Ketua Dewan Penasihat Nasdem yang sekarang pindah menjadi kader Partai Hanura.3 Dengan kondisi yang seperti itu media dihadapkan pada dua kepentingan yaitu sebagai organisasi pemberitaan dan juga media sebagai organisasi bisnis. Dimana kedua kepentingan ini harus dijalankan media secara seimbang.

Menurut catatan KPI, dalam periode Oktober-November 2012 saja, grup MNC yang ketika itu pemiliknya masih berafiliasi dengan Partai Nasdem, telah menayangkan iklan Nasdem hingga 350 kali, dengan rincian (RCTI 127 kali, MNCTV 112 kali, dan GlobalTV 111 kali). Sedangkan MetroTV menayangkan iklan Partai Nasdem 43 kali dan tvOne untuk iklan Partai Golkar sebanyak 34 kali dalam periode yang sama.4

Perilaku partisan stasiun televisi tersebut sebenarnya melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang itu mengatur, lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran dan juga mengatur, lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran. Maksud dari kata independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan.

Media sangat aktif dalam mendefinisikan ‘realitas’ politik. Melalui proses pengumpulan dan produksi berita, akhirnya penonton disajikan dengan artikulasi yang telah dibentuk tentang hal-hal apa yang ‘benar-benar’ menjadi urusan politik pada waktu tertentu. Para jurnalis memasukkan peristiwa kehidupan politik dalam kerangka narasi yang memungkinkan untuk diberitahukan sebagai berita. Kerangka ini tidak sepenuhnya terbentuk dari pena jurnalistik, tapi berkembang dari waktu ke waktu dalam interaksi dan kompetisi antar media berita yang berbeda, dan antara berbagai aktor, atau sumber, cerita.5

Seharusnya sebagai aktor dan pemain politik, media bisa menentukan apa yang harus dilaporkan, mana yang harus menjadi headline di halaman utama. Media juga mempunyai kekuatan untuk menggiring opini publik sesuai agenda yang di setting media.Namun dengan adanya kepemilikan media massa oleh para politisi menyebabkan informasi-informasi yang disampaikan oleh media sudah harus diragukan apakah informasi tersebut sesuai dengan fakta atau sudah dikostruksi sedemikianrupa sehingga menguntungkan bagi si pemilik media. Sehingga profesionalitas media massa sebagai aktor politik saat ini perlu ditanyakan kembali.

Referensi

[1] Brian McNair, An Introduction To Political Communication, London and New York: Routledge, 2011, hlm. 5

[2] Dan Nimmo, Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media, (Terjemahan), Bandung: Rosdakarya, 2004, hlm.30

[3] Roni Tabroni, Komunikasi Politik Pada Era Mutlimedia, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2012, hlm. 78

[4]http://nasional.kompas.com/read/2013/05/06/15121491/Jurnalisme.Disalahgunakan.untuk.Rivalitas.Politik.Pemilik.Media (diakses, 8 Mei 2013)

[5] Brian McNair, An Introduction To Political Communication, London and New York: Routledge, 2011, hlm. 67

Komunikasi Politik (UTS)

1.Jelaskan dan sebutkan contoh fenomenanya di Indonesia hubungan antara elemen-elemen komunikasi politik (media, organisasi politik dan masyarakat) dalam membentuk opini publik.

Fenomena yang terjadi ketika berakhirnya Orde Baru di Indonesia dan memasuki fase Orde Reformasi yang diakibatkan seiring dengan bertambahnya partai politik di Indonesia, muncul beberapa media massa yang dengan sengaja diterbitkan oleh partai politik. Bentuknya ada koran harian, tabloid dan majalah.
Amien Rais sebagai tokoh reformasi, mendirika Partai Amanat Nasional (PAN). Untuk melengkapi perangkat partai, PAN membuat Tabloid Amanah. Tabloid ini mengupas habis tentang ideologi, program, dan kegiatan partai. Partai lama pun seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat Tabloid Kabah. Sama halnya dengan Amanah. Nama tabloid Kabah itu diambil dari lambang partai PPP. Langkah ini juga hampir dilakukan oleh seluruh partai politik yang ada, setidaknya partai yang memiliki modal besar.
Menjelang pemilu 2004, partai yang relatif baru, yaitu Partai Demokrat (PD) kemudian membuat Majalah Kandidat. Majalah yang dikelola oleh para pakar media ini didesain secara eksklusif. Awalnya, tidak ada yang menyangka jika majalah ini dimiliki oleh partai politik. Namun, karena dari sisi kontennya semakin terlihat banyak mengulas tentang Partai Demokrat dan SBY, akhirnya banyak publik tahu bahwa Majalah Kandidat milik Demokrat.
Keberadaan media massa dalam partai politik memang sangat dibutuhkan oleh partai politik saat ini. Walaupun tidak ada SDM yang memadai dalam partai politik itu, para petinggi partai politik biasanya sengaja mencari orang untuk dipekerjakan khusus untuk mengurus media. Sebagai media partisan, tabloid, majalah dan koran yang berafiliasi dengan partai politik sering kali mengalami pasang surut seiring dengan dinamika dan posisi partai politik itu sendiri. Media akan besar jika partainya mengalami kejayaan. Namun, jika perolehan suaranya menurun, ada fase dimana media seolah-olah tidak diperlukan lagi.
Menjelang pemilu 2014, perang media yang dimiliki partai politik mulai terlihat. Ada yang memang membuatnya secara profesional, namun dalam perjalanannya digunakan untuk kepentingan politik, seperti Metro TV milik Surya Paloh pendiri Partai Nasional Demokrat (NasDem). Ada juga stasiun televisi yang awalnya independent, kemudian dibeli oleh pengusaha yang sekaligus politikus, berubah nama dan orientasinya, seperti TVOne dan ANTV. Secara otomatis, kedua menjadi pendukung pemiliknya, Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar. Selain itu juga ada MNC Groups yang dimiliki Hari Tanoesoedibyo, Ketua Dewan Penasihat Nasdem yang sekarang pindah menjadi kader Partai Hanura.
Dengan besarnya kepentingan politik terhadap media massa, media massa menjadi target yang harus dimiliki mengingat kuatnya opini yang dibangunnya sangat masif sehingga efektif untuk menyosialisasikan ideologi, program, termasuk mengonter opini. Kepentingan menyerang lawan dan membela partai, juga sangat efektif dilakukan lewat media yang dimilikinya. Hal ini menyatakan dengan jelas bahwa posisi media massa bagi partai politik sesungguhnya berperan dalam membangun opini publik. Dengan daya jangkau yang luas dan keserempakan khalayak yang menerima pesan, media massa menjadi bagian yang sangat vital dalam membangun persepsi masyarakat tentang partainya atau tokoh-tokohnya.

2. Jelaskan perbedaan antara propaganda, iklan politik (political advertising) dan iklan komersial (commercial advertising) dan sebutkan contohnya masing-masing. Jelaskan pendapat Anda, iklan politik yang efektif di Indonesia.

Pada dasarnya tak ada yang berbeda antara propaganda, iklan politik dan iklan komersial. Ketiganya merupakan alat yang digunakan untuk membujuk khalayak untuk mengikuti keinginan dari komunikatornya. Kalau pun, kemudian keduanya tampak berbeda, itu karena pendekatan dan metoda yang dipakainya. Namun propaganda pada dasarnya bersifat sangat persuasif, kerap disertai tekanan berupa penonjolan dari dampak buruk yang bisa terjadi jika massa tak bertindak seperti apa yang dipropagandakan.

PROPAGANDA
Menurut Harold D. Lasswell, propaganda adalah penggunaan simbol-simbol untuk mempengaruhi perilaku atau manipulasi perasaan manusia. Sedangkan menurut Qualter, propaganda adalah suatu upaya secara sengaja oleh beberapa individu atau kelompok untuk membentuk, mengontrol, atau mengubah sikap kelompok lain dengan menggunakan instrumen komunikasi demi mencapai tujuan.
Contoh Propaganda
Pasca peristiwa peledakan menara kembar WTC 11 September 2001 di Amerika, atau yang biasa disebut 911 (nine one one), propaganda isu terorisme yang diekspor Amerika ke beberapa negara, termasuk Indonesia hingga kini masih belum basi untuk jadi sorotan publik.
Beberapa bulan setelah peristiwa 911 yang belakangan diungkap oleh pakar fisika Amerika,Prof, Steven E. Jones dariBrigham Young University sebagai rekayasa itu, isu terorisme mulai disuarakan di Indonesia.
Namun, Menkopolkam yang saat itu dijabat Susilo Bambang Yudhoyono masih mempersepsikan terorisme adalah mereka yang ingin melakukan disintegrasi seperti aksi GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. Dan itu pun disuarakan ke luar negeri oleh Menlu Hasan Wirayudha soal siapa sebenarnya terorisme di Indonesia.
Sebulan setelah pernyataan itu, Oktober 2002, Bali meledak. Sontak, pada 23 Oktober 2002, Pejabat Amerika mengeluarkan daftar pelaku terorisme yang secara tegas dihubungkan dengan gerakan Islam yang mereka sebut dengan Jamaah Islamiyah. Pada Desember 2002, Amerika mengumumkan seorang buronan teroris Jamaah Islamiyah warga Kuwait yang buron ke Indonesia. Namanya, Omar Al-Faruq dan tinggal di Bogor.
Saat itu pun, Menlu Hasan Wirayuda, ketika mendeportasi Omar Faruq ke Amerika tidak menyebutnya sebagai kasus terorisme. Tapi, karena kasus pelanggaran keimigrasian.
Pada akhir Desember 2002, pejabat tinggi Amerika, Colin Powell berkunjung ke Jakarta. Pada kunjungan itu, Colin mengumumkan bantuan Amerika kepada Indonesia sebesar 50 juta dolar sebagai program propaganda melawan terorisme. DPR Amerika pun menyetujui bantuan sebesar 16 juta dolar untuk pembentukan pasukan khusus anti teror di Indonesia. Pada saat itu juga, pemerintahan Bush memperbaharui kerjasama militer Amerika dengan Indonesia yang putus sejak tahun 1999 karena kasus Timor Timur.
Pada akhir tahun 2002 juga, pemerintah mengeluarkan penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai pasal 26 & 28). Undang-undang tersebut populer di dunia sebagai “Anti Teror Act”.
Akhirnya, pada tanggal 20 Juni 2003, Polri membentuk Densus 88 dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Satuan ini diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Detasemen 88 yang awalnya beranggotakan 75 orang ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Tito Karnavian yang pernah mendapat pelatihan di beberapa negara.

IKLAN POLITIK
Iklan politik upaya menyampaikan pesan verbal visual perikehidupan politik yang didesain secara komunikatif. Iklan politik disampaikan individu atau sekelompok orang yang tergabung dalam parpol. Atau dibuat seseorang yang memasuki jagad politik secara mandiri dan independen.
Iklan politik merupakan bagian dari aktivitas pemasaran politik (political marketing). Pemasaran politik yakni serangkaian aktivitas terencana, strategis, dan taktis, berdimensi jangka panjang maupun pendek untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih (Nursal, 2004). Konsep ini mulai diadopsi di Indonesia pada pemilu 1999, berawal dari adanya sistem politik yang demokratis, pemilih (khalayak) bebas menentukan pilihan. Sedangkan iklan politik merupakan iklan yang menawarkan sesuatu berkaitan dengan politik. Periklanan dalam hal ini bukan hanya sebagai kegiatan pemasaran namun merupakan kegiatan komunikasi yang menekankan pada penyampaian pesan politik untuk mempersuasi, menstimulir orang agar bertindak.
Contoh Iklan Politik
james-bond

IKLAN KOMERSIAL
Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung pemasaran atau mempromosikan suatu produk atau jasa yang dihasilkan dari perusahaan atau industri maupun personal. Kata “Komersial” bisa merujuk kepadaTiz-Zaqyah-Duta-Produk-MAY iklan, pesan komersial, iklan radio, memalui media radio, iklan televisi yang dipromosikan melalui media televisi.
Contoh Iklan Komersial

3.Jelaskan hubungan antara organisasi media dan politisi serta aspek-aspek proses produksi media yang memiliki dampak pada komunikasi politik.

Kemajuan partai politik dalam memperlakukan media, yaitu dengan menyertakan konsultan PR dalam mengemas sebuah kampanye politik menjadi sangat menarik. Mereka sudah mulai membedakan pola kampanye yang langsung behadapan dengan massa, dengan kampanye di layar kaca, termasuk di media-media lain, seperti surat kabar, radio, bahkan pada tahun 2004 dan 2008 sudah masuk ke wilayah media online.
Media massa dan politik tidak bisa dipisahkan karena media memiliki posisi sebagai saluran komunikasi politik yang sangat efektif. Menurut Hafied, memainkan peran yang sangat penting dalam proses politik. Bahkan, media telah menjadi aktor utama dalam bidang politik. Media massa memiliki kemampuan untuk membuat seseorang cemerlang dalam karier politiknya. Setiap yang memiliki kepentingan politik, baik personal maupun kolektif, tidak pernah luput dari media sebagai instrumen aktivitasnya. Media selalu ada dan menjadi saluran komunikasi dalam konteks berpolitik saat ini.
Aspek-aspek produksi dalam media massa yang memiliki dampak pada komunikasi politiknya adalah pertama, aspek dalam pembentukan konten atau pesan yang akan di siarkan dalam media massa tersebut. Konten-konten atau pesan yang ditampilkan sudah melalui gatekeeping yang disesuaikan dengan ideologi politik yang dianut media massa tersebut. Kedua, aspek dalam durasi tayangan atu program yang ditayangkan dalam media massa tersebut. Semakin lama durasi tayangan yang ditampilkan mengakibatkan semakin banyak orang yang melihat dan terpengaruh dari pesan-pesan yang ada didalam tayangan tersebut sehingga membentuk opini publik.

4.Jelaskan dan sebutkan contoh fenomenanya di Indonesia manakala pressure group (kelompok berpengaruh) dapat menjadi kekuatan (mempengaruhi) sistem politik dalam demokrasi liberal dan manakala pressure group dapat menjadi distorsi (penyimpangan) sistem politik dalam demokrasi liberal.

Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Contohnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa. Pada mulanya, kegiatan kelompok-kelompok ini biasa-biasa saja, namun perkembangan situasi dan kondisi mengubahnya menjadi pressure group.

Contoh fenomena di Indonesia manakala pressure group (kelompok berpengaruh) dapat menjadi kekuatan (mempengaruhi) sistem politik dalam demokrasi liberal yaitu Kelompok Penekan Human Rights Watch (HRW).
Human Rights Watch (HRW) menuduh pemerintah Indonesia gagal melindungi pemeluk agama minoritas di tengah kekerasan dan intoleransi yang dikatakan meningkat akhir-akhir ini. Tuduhan ini tercantum dalam laporan terbaru organisasi HAM, Human Rights Watch (HRW).
HRW mendesak Presiden Yudhoyono untuk mengambil tindakan tegas dan menghukum para pelaku serangan terhadap pemeluk agama minoritas tanpa pandang bulu. “Jika pemerintah tidak tegas mengatasi kasus kekerasan dan intoleransi agama ini, kita mungkin akan melihat masyarakat Indonesia menjadi kurang memiliki tenggang rasa,” kata Phelim Kine, Wakil Direktur HRW untuk kawasan Asia. HRW juga khawatir kasus-kasus tersebut akan berdampak pada investasi di Indonesia.
Kelompok penekan ini menyatakan adanya peningkatan serangan terhadap orang-orang Kristen, Buddha, dan Islam yang minoritas, seperti Syiah dan Ahmadiyah, serta banyak di antaranya yang dilakukan kelompok militan Islam.
Menurut HRW, para penyerang mendasarkan aksi mereka berdasarkan intepretasi ajaran Islam Sunni yang sangat konservatif. Lebih 100 orang dengan latar belakang agama yang berbeda diwawancara oleh para peneliti HRW. Organisasi yang berkantor pusat di New York ini menyatakan sering pelaku serangan hanya mendapatkan hukuman ringan atau tidak dihukum sama sekali. Menanggapi laporan ini, Pemerintah Indonesia mengatakan secara umum kerukunan kehidupan beragama masih kuat.(http://internasional.kompas.com/read/2013/02/28/19494696/HRW.Indonesia.Gagal.Lindungi.Minoritas)
Contoh fenomena manakala pressure group (kelompok berpengaruh) dapat menjadi distorsi (penyimpangan) sistem politik dalam demokrasi liberal yaitu kelompok buruh yang melakukan sweeping ke perusahaan untuk memaksa karyawan lain untuk mengikuti mayday.

Gresik (Surabaya Pagi.com) – Ribuan massa buruh Gresik yang tergabung dalam SPSI, FSP-Kahutindo Gresik dan beberapa elemen buruh lainnya turun jalan, Rabu (1/05/2013), untuk memperingati Hari Buruh (May Day) 2013.
Massa buruh yang sebagian besar mengendarai sepeda motor mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Rencananya, hari ini buruh akan melakukan swepping di beberapa perusahaan dimulai dari Kawasan Industri Maspion (KIM) Manyar, Jalan Raya Roomo, dan Kawasan Indutri Gresik (KIG). Setelah itu, massa buruh yang jumlahnya ribuan akan melanjutkannya ke Jalan Mayjen Sungkono sebelum menuju Kota Surabaya untuk bergabung dengan ribuan buruh lainnya.
Dari hasil pantauan reporter Surabaya Pagi, ribuan massa buruh Gresik masih melakukan swepping di Kawasan Industri Gresik (KIG) yang dihuni banyak industri menengah hingga atas.

POLITIK MEDIA (Edisi 5 : An Introduction to Political Communication by Brian McNair)

Media, atau mereka yang bekerja di dalamnya, harus dipandang sebagai aktor politik penting dalam diri mereka. Mereka tidak hanya mengirimkan pesan-pesan organisasi politik kepada publik, tapi mereka mengubah pesan melalui berbagai proses pembuatan berita dan interpretasi. Apa yang dikatakan politisi belum tentu apa yang media melaporkan sebagai keinginan politisi. Selain itu, media membuat pernyataan tentang politik mereka sendiri, baik dalam bentuk komentar, editorial, dan pertanyaan wawancara. Laporan media mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan politik yang lebih luas. Hubungan antara media dan proses politik  adalah satu dialektik, yang melibatkan aksi dan reaksi. Laporan media dan analisis aktivitas politik, merupakan sebagai sumber daya bagi pelaku politik dan penasihat mereka.

LINGKUNGAN MEDIA

Ketika Edmund Burke menggambarkan lahirnya media di abad kedelapan belas sebagai ‘Fourth Estate’ (tiga pertama adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif), ia mengakui pentingnya media untuk kesehatan demokrasi liberal. Media mewakili sumber ilmu pengetahuan independen, tidak hanya menginformasikan orang-orang tentang politik, tetapi juga melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk mewujudkan peran ini media harus bebas dari gangguan/ancaman politik. Seperti Scannell dan Cardiff, ‘perjuangan untuk mendirikan Pers yang independen, baik sebagai sumber informasi tentang kegiatan negara, dan sebagai forum untuk pembentukan dan ekspresi opini publik itu. . . merupakan aspek penting dari pertempuran panjang sebagai perwakilan penuh dalam sistem pemerintahan yang demokratis’ (1991, hlm. 10).

Kebebasan pers didirikan pada prinsip organisasi ekonomi yang independen. Surat kabar awalnya adalah lembaga komersial pribadi yang ada untuk membuat keuntungan bagi pemiliknya. Mereka dijual sebagai komoditas di pasar, pada awalnya (karena biaya mereka tinggi) hanya untuk para elit kaya. Tapi seperti keaksaraan maju di seluruh kapitalis dunia pada abad kesembilan belas, dan dikembangkan teknologi cetak produksi, surat kabar turun harga dan tersedia menjadi lebih luas. Media cetak menjadi awal dari media. Pada awal abad kedua puluh media massa seperti News of the World dan Daily Mail menjual jutaan kopi. Sebagai lembaga swasta pers Inggris secara tradisional relatif bebas dari campur tangan dalam kegiatan mereka dengan salah satu dari tiga lainnya. Setelah muncul dari penindasan dan penyensoran dari negara feodal, kebebasan pers untuk mengejar beritanya selalu dipandang sebagai pusat proses demokrasi. Sementara, Pemerintah sering jatuh keluar dengan unsur-unsur pers, telah dibatasi dari pengenaan hukum regulasi yang bisa diartikan sebagai ‘sensor politik’.

Pembatasan terhadap kebebasan pers telah dibatasi pada isu-isu ‘Keamanan nasional’, seperti reportase rahasia resmi, dan beberapa etika pelanggaran, seperti pencemaran nama baik. Kendala dalam bidang subjek liputan adalah masalah perdebatan, dan pembatasan baru yang dirancang untuk melindungi privasi individu adalah masih sangat banyak dalam agenda di Inggris. Baca lebih lanjut

Hubungan antara Lobi, Diplomasi dan Negosiasi terhadap Komunikasi

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  Latar Belakang

Dewasa ini, konsep Diplomasi, Lobi, dan Negosiasi adalah merupakan suatu keharusan. Karena pergaulan sosial kemasyarakatan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional memerlukan diplomat, pelobi-pelobi dan negosiator yang ulung tentunya, untuk dapat mencegah tidak terjadi dan berkembangnya suatu konflik yang berkepanjangan yang pada gilirannya menjadi suatu bentrokan fisik, bahkan peperangan.

Hubungan antara lobi, diplomasi dan negosiasi erat kaitannya dengan ilmu komunikasi, yang salah satunya yaitu public relations (PR), banyak definisi yang menjelaskannya, diantaranya adalah seperti yang diungkapkan oleh Institute of PR (Zaenal Abidin) menyebutkan, praktek PR sebagai disiplin ilmu dan serangkaian usaha untuk menjaga reputasi dengan tujuan memperolah pengertian atau pemahaman dan dukungan serta mempengaruhi opini dan perilaku.

Kegiatan lobi sebenarnya adalah kegiatan sehari-hari yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Selama manusia itu melakukan proses komunikasi dengan orang lain maka disitulah kegiatan lobby itu terjadi dan kadang kala kita juga melakukannya tanpa kita sadari.

Seperti halnya dalam komunikasi, maka dalam lobby juga terdapat unsur-unsur utama yaitu sumber (source), pesan (message), saluran(channel), penerima (receiver) dan efek (effect) serta umpan balik (feed back).

Diplomasi merupakan seni berunding, seni berembuk, cara menyampaikan suatu pesan atau tujuan melalui pembicaraan atau perundingan. Sedangkan negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama.

 

1.2  Tujuan penulisan

Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang Hubungan antara lobi, diplomasi dan negosiasi terhadap komunikasi dan diharapkan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pembaca Baca lebih lanjut