MANAJEMEN KONFLIK


MANAJEMEN KONFLIK adalah menata rasa tertekan dan frustasi, mencari informasi dan hal-hal baru yang tidak diketahui sebelum konflik terjadi, memperoleh perspektif baru dari kekeliruan sudut pandang para pelaku konflik, menentukan keputusan dan pemecahan masalah dengan lebih baik, meningkatkan keakraban para anggota kelompok oraganisasi dan menghargai perbedaan yang ditemukan dalam konflik dan mengatasinya melalui suatu proses sinergitas untuk meningkatkan kekuatan organisasi atau kelompok (Eunsen, 2007, p. 241).

Contoh Kasus

MANAJEMEN KONFLIK PERTANAHAN PADA INDUSTRI MINYAK DAN GAS TERKAIT PELAKSANAAN UU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Gambar

Khusus investasi di sektor minyak dan gas bumi, mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi hak asasi manusia lebih dari sektor lain. Hal ini beralasan sebab industri minyak dan gas bumi biasanya berlokasi di daerah wilayah adat atau tanah adat dari masyarakat adat. Pemenuhan aspek hak asasi manusia menjadi penting tidak hanya karena akan mengubah daerah tersebut secara geografis, namun juga secara sosiologis struktur masyarakat disekitar industri minyak dan gas bumi tersebut akan berubah karena efek dari adanya investasi. Perubahan dalam struktur masyarakat ini harus dihadapi dengan kebijaksanaan melalui berbagai tahap program pengembangan komunitas yang akan menyentuh secara langsung masyarakat disekitar industri dan membawa perubahan untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Percepatan hubungan antara masyarakat dan investor sangat diperlukan, karena industri minyak dan gas bumi memerlukan kelancaran dan keberlanjutan dalam proses eksplorasinya.

Terkait dengan permasalahan pertanahan, menurut data pengaduan Komnas HAM pada 2011, konflik pertanahan merupakan isu yang paling banyak diadukan. Dari 4.502 pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, sebanyak 738 pengaduan di antaranya adalah kasus konflik pertanahan. Data lain mencatat 163 konflik agraria yang terjadi di seluruh Indonesia pada 2011 melibatkan lebih dari 69.975 kepala keluarga, dengan luasan areal konflik mencapai 472.048,44 hektar (Konsorsium Pembaruan Agraria 2011). Data-data ini menunjukkan bahwa persoalan pertanahan di Indonesia merupakan persoalan yang tak mudah. Sengketa-sengketa pertanahan tak jarang berujung pada aksi dan kekerasan sosial yang sulit diurai.

Perusahaan-perusahaan yang bekerja pada industri minyak dan gas bumi (migas) sangat terkait dengan persoalan lahan, utamanya ketika perusahaan-perusahaan ini melakukan eksplorasi dan eksploitasi disuatu lahan yang—patut diduga—terdapat kandungan minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, kapasitas perusahaan dalam menangani konflik pertanahan mutlak diperlukan. Kapasitas manajemen konflik perusahaan diukur dari sejauh mana tim internal perusahaan memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi, konsultasi, dan kepercayaan dengan pihak kedua dan ketiga dalam konflik, sedemikian rupa sehingga potensi-potensi konflik dapat dideteksi sejak dini dan diantisipasi sejak awal. Dengan demikian, potensi-potensi konflik dapat dikelola dan dikonversi menjadi kekuatan positif bagi bekerjanya perusahaan dan terjaganya hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan beroperasi.

Pola penanganan konflik semacam ini sangat penting karena sejalan-selaras dengan Kerangka Kerja Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan HAM bagi Komunitas Bisnis yang disusun oleh John Ruggie, Perwakilan Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa pada 2008 lalu. Kerangka ini dilandasi oleh paradigma baru bahwa pemangku kewajiban HAM bukan hanya Negara. Paradigma HAM yang baru menegaskan bahwa perusahaan dikenakan tanggung jawab dalam perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM. Cara pandang ini merebak di tengah meningkatnya peran dan kekuatan ekonomipolitik perusahaan multinasional. Dengan demikian, perusahaan multinasional atau badan-badan hukum lain di  luar negara dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum (legal responsibillity) atas pelanggaran HAM yang mungkin mereka lakukan.

Kebijakan perusahaan harus mampu mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan memulihkan dampak negatif terhadap HAM di tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan, menurut kerangka ini, harus memiliki (1) Komitmen kebijakan yang menjamin pelaksanaan tanggung jawab mereka terhadap penghormatan HAM; (2) Proses yang sungguh-sungguh untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menghitung dampak dan penyelesaian masalah HAM yang timbul atas kegiatan mereka; (3) Proses yang memungkinkan pemulihan atas dampak negatif yang timbul karena aktivitas perusahaan.

Kebijakan pertanahan yang overlapping dan kurang mendukung bekerjanya perusahaan-perusahaan migas melahirkan potensi konflik yang besar antara perusahaan dan warga setempat. Pada saat yang sama, perusahaan dikenai tangggung jawab untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hak-hak masyarakat setempat. Dilema ini tak makin ringan dengan adanya regulasi baru di bidang pertanahan, yaitu UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah). Beberapa kalangan menilai UU Pengadaan Tanah tidak sejalan-selaras dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. UU ini dikhawatirkan akan menghambat proses pembebasan lahan, yang pada akhirnya menyulitkan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber migas oleh perusahaan-perusahaan migas. Akibat yang mungkin timbul adalah perkembangan industri migas akan mengalami stagnasi. Persoalan regulasi ini menambah daftar panjang masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan migas, termasuk regulasi yang menerapkan mekanisme dengan rentang waktu pengurusan perijinan dan pengadaan tanah yang lama.

Sumber

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s