Aturan dalam Media Relation


Tata krama merupakan salah satu norma social. Tata krama juga berlaku dalam upaya menjalin hubungan dengan pihak media. Apabila kita tidak mengetahui aturannya, maka bisa jadi kita masuk dalam situasi yang menyulitkan diri kita sendiri, bahkan organisasi kita akan mengalami ancaman cukup serius. Maka di bawah ini beberapa aturan main atau istilah yang digunakan dalam media relations. Tidak seluruhnya istilah di bawah ini adalah istilah yang lazim digunakan di Indonesia, namun istilah ini perlu diketahui, apabila kita berhadapan dengan media asing yang lazim menggunakannya.

1. Off the record (tidak boleh dipublikasikan)
Off the record (OTR) adalah pernyataan dari narasumber yang tidak diperkenankan untuk di publikasikan media massa. Pada masa pemerintahan orde baru wartawan sangat berpegang teguh kepada aturan ini, karena sanksi atas pelanggaran ini cukup berat, mulai dari tindakan represif, pemeriksaan oleh pihak penegak hokum, sampai pada pembredelan medianya. Namun dalam era reformasi seperti saat ini, aturan main atau istilah ini menjadi ‘kurang ampuh’, banyak wartawan bahkan menganggap informasi off the record itulah yang mempunyai niali berita tinggi, dan kemudian justru menjadi lead utama berita tersebut.

2. Non-attributable
Non-attributable adalah, informasi atau fakta yang ingin dipublikasikan, namun tidak ingin nama Anda sebagai narasumber disebutkan dan kemudian wartawan akan menulisnya “dari sumber yang bisa dipercaya”. Namun pada umumnya wartawan sendiri menghindari penulisan dengan informasi dengan menyatakan “dari sumber yang bisa dipercaya”, karena hal ini akan mengurangi kredibilitasnya sebagai wartawan karena dianggap hal itu adalah opininya sendiri yang subjektif.

3. Latar belakang
Latar belakang adalah informasi yang diberikan untuk memberikan latar belakang suatu peristiwa, kebijakan, pengumuman dan lainnya agar wartawan lebih memahami isu yang diberitakan.

4. Eksklusif
Eksklusif adalah informasi yang hanya diberikan untuk satu jaringan, stasiun atau publikasi media saja.
Berita eksklusif sebaiknya dilakukan apabila:
a) Wartawan atau media yang mempunyai prakarsa untuk mengembangkan isu.
b) Informasi yang disampaikan bersifat sangat khusus, teknis dan memiliki spesialisasi tersendiri yang diberikan media yang secara khusus mempublikasikan bidang tersebut.

5. Embargo
Embargo adalah aturan mengenai kapan informasi tersebut dapat dipublikasikan dengan penentuan hari, jam dan peristiwa tertentu.
Embargo dilakukan pada saat:
a) Peristiwa/kejadian yang akan diliput berdekatan dengan batas waktu deadline wartawan/media.
b) Wartawan membutuhkan akses informasi tersebut sebagai bahan pengembangan isu medianya atau tujuan agenda pengembangan isu oleh organisasi.
c) Media mingguan atau bulanan atau acara khusus di radio/televise per minggu yang diharapkan dapat mengembangkan cerita sendiri dari isu yang muncul sebelum masa terbit majalah atau program acara radio/televise ditayangkan.

6. Meminta Pertanyaan Wawancara
Narasumber tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan kehendak meminta daftar pertanyaan, bahkan seorang kepala Negara sekali pun.

7. Membaca Kembali Salinan
Salinan adalah bentuk transkrip wawancara atau naskah berita yang belum dipublikasikan.

8. Hak Cipta
Hak cipta adalah hak yang diberikan seseorang yang telah menghasilkan karya kreatif asli baik dalam bentuk tulisan, grafik, foto, desain/rancangan, gambar, lukisan, suara atau produk audio-visual/film. Hak cipta ini didaftarkan ke lembaga atau organisasi yang berwenang. Praktisi humas dapat mendaftarkan hak cipta yang terkait dengan karya kreatif mengenai organisasi.

9. Fitnah
Fitnah adalah pernyataan yang berisikan kebencian, penghinaan atau ejekan atau merendahkan pihak lain. Apabila fitnah ini diungkapkan dalam media massa, maka cenderung akan mendapatkan tuntutan hokum dari pihak yang dirugikan.
Ketika terjadi kesalahan pemberitaan, maka perlu dilakukan langkah mengatasi kesalahan pemberitaan:
a) Mencari kepastian adanya kesalahan pemberitaan
b) Mencari jaminan apakah akan ada perbaikan dengan cara:
• Menghubungi wartawan, untuk menjelaskan mengenai adanya kesalahan pemberitaan dan meminta wartawan untuk meralat.
• Menulis surat ke editor, dan menjelaskan mengenai permasalahan di atas.
• Menghubungi dewan pers atau organisasi pers untuk memperoleh jalan ke luar terbaik bagi penyelesaian masalah ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s